Karena Lambat Penanganannya, KPI Surati Kejari Lumajang

“KPI dan masyarakat harus bisa menjadi ‘alarm’ bagi Kejari Lumajang. Kejari Lumajang  harus kembali membuktikan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kepada masyarakat Lumajang demi mewujudkan penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum,” beber Hozy. 

Dengan diketahui bersama, kerugian yang dimaksud di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) bukan hanya terkait dengan kerugian keuangan negara saja, namun juga kerugian perekonomian masyarakat yang sudah di bohongi oleh Para Pelaku demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara Korupsi.

“Kami menilai ada indikasi dugaan TPPU nya, yang dilakukan Terperiksa, Kejari Lumajang harus bisa mencurigai kesana, sehingga bisa menyita aset para Terperiksa,” ulasnya lagi.

Bisa jadi, menurut pria lulusan Universitas Merdeka Malang ini, bukan hanya hari ini saja Terperiksa ini melakukan korupsi, karena selama ini  proses penyelidikan status dari Terlapor/Terperiksa ini masih ngambang dan tidak jelas, jadi sulit bagi masyarakat awam untuk mengetahuinya. 

“Seharusnya, setiap hasil pemeriksaan Kejari Lumajang bisa lebih terbuka lagi kepada publik, sehingga setiap tahapan ada nilai edukasinya kepada masyarakat dalam menyelidiki  kasus korupsi,” tambahnya.

Dan seharusnya, dikatakan Hozi, dari Unit Tindak Pidana Khusus Kejari Lumajang, hendaknya bisa menjadi "role model" dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan penanganan perkara yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jera, dan juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara, memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Kejari Lumajang. 

“Kami juga siap menempuh jalur hukum yang lain, jika Kejari Lumajang sangat lambat mengungkap pelaku korupsi bibit pisang mas kirana ini, kami sudah siapkan dua pengacara yang handal dan biaya untuk menggugat secara perdata kepada pihak-pihak terkait,  termasuk juga Kejari Lumajang hingga Kejagung, kami juga sudah siap menggelontor dana ratusan juta untuk pembiayaannya,” jelasnya. 

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Lumajang, R. Yudhi Teguh Santoso, ketika dikonfirmasi media massa melalui sambungan telepon selulernya mengatakan jika surat dari KPI Lumajang belum diterimanya, dan masih ada di meja Kepala Kejari (Kajari) Lumajang dan belum didisposisikan ke dirinya.