Mantan Napi Bisa Nyaleg, KPU Banyuwangi Urai Syarat yang Dibutuhkan

Parpol mengikuti penyampaian hasil vermin KPU
Sumber :
  • Fitri Anggiawati/VIVA Banyuwangi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi (vermin) bakal calon legislatif (bacaleg) yang akan bertarung di pemilu 2024 telah disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi pada Minggu (06/08/2023). 

img_title DPC GMNI Banyuwangi: Alasan Pemkab Enggan Teken Surat Tak Masuk Akal dan Langgar Demokrasi!

Dari 778 bacaleg yang diusung 15 partai politik (parpol), 178 di antaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

Di antara daftar tersebut adalah 3 kepala desa aktif, 5 purnawirawan, 1 dinyatakan tidak sehat jiwa, dan 8 lainnya pernah menjalani hukuman atau mantan narapidana (napi). 

img_title DPC GMNI Banyuwangi Soroti Dugaan Jual Beli Titik Lokasi MBG, Desak Pemerintah Lakukan Investigasi Menyeluruh

Namun demikian, meski dinyatakan TMS, para bacaleg yang pernah berurusan dengan hukum masih bisa mengikuti tahapan pemilu untuk menjadi calon legislatif (calon), salah satunya dengan melengkapi dokumen yang diperlukan. 

"Dokumennya ada 2 kriteria, yang pertama adalah kriteria yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, ada yang tidak," terang Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Ari Mustofa. 

img_title Lewat Konfercab Persatuan, DPC GMNI Banyuwangi Akhiri Perpecahan Internal

Ari mengurai, untuk bacaleg yang pernah mendapat ancaman hukuman 5 tahun ke atas, baru bisa mengajukan diri sebagai bacaleg setelah 5 tahun dirinya dinyatakan bebas murni. 

Kemudian juga harus memiliki salinan putusan yang inkrah, serta harus menyampaikan kepada media yang menyatakan bahwa dirinya merupakan mantan napi. 

"Kalau ancaman hukumannya tidak sampai 5 tahun, tentunya hanya perlu dari lapas (lembaga pemasyarakatan) dan kejaksaan," lanjutnya. 

Dirinya menekankan kembali bahwa syarat mantan napi menjadi bacaleg adalah ancaman 5 tahun, bukan tuntutan atau vonisnya. 

Setelah dinyatakan bebas murni, bukan bebas bersyarat atau tahanan kota, mantan napi tersebut baru bisa maju sebagai bacaleg 5 tahun setelahnya. 

"(Saat ini) ada yang 5 tahun ke atas (ancaman hukumannya) ada yang kurang dari 5 tahun. Saya tidak bisa sebutkan jumlahnya," kata Ari. 

Bacaleg yang dinyatakan TMS masih dapat berubah statusnya menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan mengikuti tahapan berikutnya asal memperbaiki dan melengkapi dokumen hingga 11 Agustus 2023 mendatang pukul 16.00 WIB. 

"Jika tidak memperbaiki dokumen, maka nama yang TMS akan otomatis dihilangkan dari sistem," ujarnya. 

Hingga tanggal 11 Agustus 2023, selain memperbaiki dokumen bacaleg TMS, parpol juga masih dapat mengganti bacaleg apabila diperlukan, atau bahkan mengganti nomor urut hingga pindah daerah pemilihan (dapil).