Desakan Pemakzulan Semakin Memanas Presiden Yoon Suk Yeol Dituduh Melanggar Konstitusi Setelah Deklarasi Darurat Militer

Korea, VIVA Banyuwangi –Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) di Korea Selatan, Han Dong-hoon, mengungkapkan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol perlu segera ditangguhkan dari jabatannya. Hal ini disebabkan oleh pernyataan bahwa Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi terkemuka dengan tuduhan "anti-negara" selama deklarasi darurat militer yang kemudian dibatalkan.

Han khawatir tindakan radikal seperti itu dapat terulang jika Yoon tetap menjabat sebagai presiden, yang dapat membahayakan negara dan rakyatnya.

Dalam pertemuan darurat partai pada hari Jumat, Han menyatakan bahwa bukti kredibel menunjukkan Yoon menginstruksikan penahanan tokoh politik utama dan bahkan memobilisasi intelijen untuk menahan mereka.

Meskipun sebelumnya berjanji untuk menolak usulan pemakzulan yang diajukan oleh oposisi, Han kini tampaknya mengisyaratkan dukungan terhadap mosi tersebut, yang akan diputuskan dalam pemungutan suara pada hari Sabtu.

Agar usulan pemakzulan dapat disetujui, diperlukan dukungan dari dua pertiga anggota Majelis Nasional, termasuk setidaknya delapan anggota dari PPP. Sementara itu, Rep. Cho Kyoung-tae dari PPP telah secara terbuka mendukung pemakzulan Yoon, menjadikannya sebagai suara pertama dari anggota partai yang berkuasa.

Yoon sebelumnya mengumumkan darurat militer dengan alasan ancaman dari "pasukan anti-negara", namun tindakan tersebut memicu protes massal dan penolakan dari parlemen yang akhirnya membatalkan keputusan tersebut hanya dalam enam jam.

Jika parlemen menyetujui usulan pemakzulan, kekuasaan Yoon akan segera ditangguhkan dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan menjabat sebagai penjabat presiden.