Kampanye Akbar Rawan Sengketa, ini Pesan Bawaslu Banyuwangi
- Bawaslu/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi mengingatkan potensi pelanggaran dalam rapat umum atau kampanye akbar yang digelar partai politik peserta pemilu 2024.
“Potensi gesekan masyarakat luar biasa karena rapat umum tidak ada batasan peserta yang hadir,” kata anggota Bawaslu Banyuwangi Untung Apriliyanto pada Banyuwangi.viva.co.id.
Terutama pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anak-anak di bawah umur dalam rapat umum tersebut, sehingga Bawaslu Banyuwangi akan berkoordinasi dengan polisi lalu lintas untuk menghindari arak-arakan
Lebih lanjut, Untung mengaku belum mengetahui jadwal kampanye akbar yang akan diselenggarakan di Banyuwangi.
"Linier dari jadwal RI. Jadwal sudah ada dari KPU, tinggal menunggu tembusan ke Bawaslu Banyuwangi,” urai Untung.
Sementara itu, terkait potensi sengketa, anggota Bawaslu Banyuwangi Lukman Wahyudi menambahkan bahwa peserta pemilu harus mentaati aturan yang ditetapkan, serta masyarakat tidak mudah terpancing oleh potensi keributan.
Bawaslu tak menampik memiliki kelemahan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, namun diyakini tak akan menjadi kendala karena Bawaslu Banyuwangi telah berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat lebih bawah.
Di antara potensi sengketa di Banyuwangi melibatkan banyak pihak dan massa adalah zonasi pendukung, apabila bertemu pendukung yang berbeda akan terjadi konflik.
Lukman juga memberi imbauan kepada partai politik (parpol) tim yang telah terdaftar untuk menghindari potensi pelanggaran, termasuk di antaranya netralitas, black campaign, hoax, hingga netralitas.
“Bawaslu akan senantiasa memberikan edukasi lewat akun resmi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi maupun seluruh panwascam, flyer, medsos, hingga semua pengawas di tingkat kecamatan agar masyarakat paham tindakan terukur bukan hanya karena fanatisme,” urai Lukman.
Lukman mengingatkan bahwa Pemilu adalah sarana penyatuan bangsa dan konsolidasi memilih pemimpin sehingga jangan sampai harapan pemerintah lebih baik malah konflik di masyarakat.
