Program ASN Berbagi Dikritik, BKD: Sudah Ada Link Pengaduan
- Antara/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Program ASN (Aparatur Sipil Negara) Berbagi yang baru saja diluncurkan pada Rabu, 31 Januari 2024 dikritik, dan justru yang mengkritik program tersebut adalah ASN.
Menggunakan akun anonim, ASN yang bersangkutan bahkan menulis bahwa ia merasa diplokoto atau dibodoh-bodohi oleh pemerintah daerah atas kegiatan yang dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuwangi mengatakan bahwa terkait program tersebut telah disediakan link pengaduan.
“Kami memberikan ruang untuk ASN memberikan saran dan masukan ke link pengaduan. Jika ada kendala silakan ke link tersebut,” kata Kepala BKD Banyuwangi Ilzam Nuzuli eksklusif pada Banyuwangi.viva.co.id.
Lanjutnya, link tersebut telah disosialisasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelum program dijalankan.
“Sekarang sudah ada 2 ribu saran masuk, sebagian besar mengatakan program berjalan lancar,” ujar Ilzam.
Terkait yang ramai di media sosial, Ilzam memperkirakan bahwa ASN tidak memahami program sepenuhnya.
Pemerintah disebutnya siap menerima masukan apapun, termasuk apabila lokasi penerima manfaat terlalu jauh dari jangkauan ASN atau kondisi ekonomi ASN tidak memungkinkan untuk berpartisipasi dalam program tersebut.
“Saya harap teman-teman ASN dengan ringan hati menyalurkan bantuan terutama di 2 bulan awal, selanjutnya bisa fleksibel,” tutur Ilzam.
Untuk diketahui, ASN Berbagi adalah program yang bertujuan agar para ASN berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui penyaluran nutrisi kepada rakyat miskin di Kabupaten Banyuwangi.
Selama 2 bulan pertama, seminggu sekali para ASN akan berfokus pada penyaluran bantuan telur, ikan, atau daging ayam untuk warga kurang mampu yang telah terdata dengan total nominal Rp 100 ribu perbulan.
ASN diminta untuk menyerahkan sendiri bantuannya kepada orang miskin yang telah terdaftar sebagai tanggungjawabnya dengan harapan ASN tersebut dapat melihat sendiri realita kondisi masyarakat.
Selanjutnya, ASN diminta untuk memantau penerima manfaat bantuannya terkait hal yang dibutuhkan, termasuk kondisi rumah, kesehatan atau pendidikan untuk dilaporkan ke kepala dinas masing-masing.
