Pemerintah Atur Penerapan WFH dan WFO untuk Perkuat Manajemen Arus Mudik

Sementara itu, mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut mengatakan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya. 

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” urai Anas.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idul Fitri 1445 H) sebanyak 6 hari ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, yang jika ditotal jumlah libur mencapai 10 hari. 

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik,” ujar Anas. 

Sehingga kemudian arus balik disebutnya bisa semakin lancar serta tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang, dan untuk mewujudkan hal tersebut, Anas telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.

Lebih lanjut, Menteri Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

“Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” tegas Anas.

Halaman Selanjutnya

Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk membuka​ media​ konsultasi ​maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah.