Komisi III DPR RI Soroti Polisi RW yang Diluncurkan Jelang Pemilu 2024
- Grafis banyuwangi.viva.co.id
Banyuwangi – Program 'Polisi RW' yang belum lama ini diluncurkan Polri di beberapa wilayah menuai sorotan sejumlah anggota Komisi III DPR RI. Banyak yang menyoroti program tersebut lantaran diluncurkan jelang Pemilu 2024.
Salah satu anggota Komisi III DPR RI yang menyoroti adalah Aboe Bakar Alhabsy dari fraksi PKS. Aboe menilai program 'Polisi RW' ini sebagai suatu langkah yang positif. Hanya saja, ia menyoroti anggaran yang diberikan untuk program 'Polisi RW' tersebut.
"Saya pikir perlu ada penjelasan nanti program ini dicantolkan kemana anggarannya? Saya belum lihat itu dan apa program ini tidak akan membebani anggaran kita?" tanya Aboe dalam rapat kerja bersama pimpinan Polri di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senin, 5 Juni 2023.
Baca juga : Ingin Lebih Dekat Dengan Masyarakat, Polresta Banyuwangi Bentuk Polisi RW
"Apakah program ini tidak overlap dengan Bhabinkamtibmas? Karena ini menjelang Pemilu jadi orang ini pada tanya, kalau saya sih biasa-biasa saja," sambungnya.
Di sisi lain, anggota Komisi III fraksi Nasdem Taufik Basari juga menyoroti program 'Polisi RW' ini. Dia berharap agar Komisi III dapat dilibatkan dalam mengawasi program baru dari Polri itu.
"Jika nanti (Polisi RW) direalisasikan, anggap sebagai suatu uji coba kita. Menurut saya, bisa menjadi subject to be evaluated, maksudnya kita di Komisi III bisa dilibatkan juga pengawasan dalam pelaksanaannya," ucap Taufik.
Mengenai 'Polisi RW' itu, Komjen Gatot menegaskan bahwa program tersebut tidak akan membebani anggaran dari Polri. Ia pun mempersilahkan Komjen Fadil Imran selaku Kabaharkam
Polri untuk menjelaskan program 'Polisi RW' itu. "Polisi RW kita tidak membebani anggaran Polri. Tapi nanti waktu lengkapnya, setelah saya, nanti Pak Fadil akan menjelaskan soal Polisi RW," jelas Gatot.
Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengembangkan ide cemerlang Kepala Baharkam Polri, Komisaris Jenderal Muhamad Fadil Imran terkait pembentukan Polisi Rukun Warga (RW) saat menjabat Kapolda Metro Jaya. Menurut dia, hal ini dalam rangka merealisasikan 1 Bhabinkamtibmas 1 desa per kelurahan.
“Guna memenuhi jumlah Bhabinkamtibmas, kami mencoba kembangkan Polisi RW yang saat ini telah dilaksanakan di Polda Metro Jaya. Saat ini jumlah Bhabinkamtibmas baru menjangkau 46,4 persen dari jumlah desa di Indonesia sebanyak 83.147,” kata Sigit di Gedung DPR pada Rabu, 12 April 2023.
Menurut dia, program ini menempatkan personil Polri dari berbagai fungsi Kepolisian setiap RW untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dimana, penempatan personil didasarkan pada alamat tempat tinggal masing-masing Polri.
“Kami harapkan melalui kehadiran Polisi RW, mampu meningkatkan interaksi polisi dengan masyarakat untuk memecahkan masalah bersama di lingkungan RW,” ujarnya.
Ia mengatakan berbagai kegiatan Polisi RW dilaporkan melalui aplikasi Ada Polisi, sehingga dapat menjadi bahan analisa para Kasatker maupun Kasatwil. Makanya, Sigit menyebut gagasan Polisi RW akan dikembangkan kedepannya.
“Kedepan, program Polisi RW akan kami kembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga diharapkan mampu mengcover terkait kebutuhan Bhabinkamtibmas, agar peran dan fungsi Bhabinkamtibmas bisa terbantu oleh program Polisi RW,” pungkasnya.
