Ketua Perdumpwangi Sebut Pemerintah Daerah Terkesan Tidak Berdaya Menegakkan Regulasi tentang ODOL

Banyuwangi – Penerapan regulasi tentang ODOL tidak bisa berjalan optimal. Malahan Pemerintah daerah terkesan tidak berdaya menegakkan regulasi tentang ODOL.

Hal tersebut disampaikan Ketua Perdumpwangi (Persatuan Dump Truk Banyuwangi) terkait maraknya pelanggaran Perbup Nomor 60 Tahun 2021, terbukti dengan masih banyaknya truk melanggar standar saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

"jadi kami organisasi dump truck yang standar yang notabene menjadi standar itu karena ada undang - undang pemerintah, jadi kami mengikuti aturan pemerintah, kami melakukan normalisasi karena undang - undang" ujar Moh. Kotib selaku Ketua Perdumpwangi saat wawancara eksklusif dengan banyuwangi.viva co.id.



Spanduk tuntutan Aksi Sopir Dumptruck saat Demo

Photo :

• Moh. Hasbi

Kotib menjelaskan, jika tuntutan yang dilakukan oleh para driver bak standar bukan pertama kalinya, namun sudah berkali - kali.

Para sopir sudah melakukan normalisasi sesuai undang - undang, dengan harapan proyek - proyek pemerintah dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan bak standar, akan tetapi masih kurang mendapatkan respon dari Pemerintah Daerah.



Para sopir sedang menunggu keputusan di depan kantor Bupati

Photo :

• Dovalent Vandeva Derico Laksana

Halaman Selanjutnya

"Jadi ini bukan tuntutan pertama kali artinya ya, ini sudah beberapa kali kita laksanakan untuk pemerintah mulai dari diskusi, audiensi kita lakukan, akan tetapi pemerintah kurang berpihak pada kita" jelas Kotib.