Pastikan Kehalalan Program Makan Gratis, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Rantai Pasok!

Jakarta, VIVA Banyuwangi –Anggota Komisi VIII DPR RI, Sandi Fitrian Noor, mendesak pemerintah untuk menerapkan pengawasan dan sertifikasi yang lebih ketat terhadap pengadaan food tray (ompreng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah adanya temuan kandungan non-halal pada food tray yang digunakan.

“Temuan ini sangat disayangkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Program MBG adalah program mulia yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat,” kata Sandi Fitrian Noor di Jakarta. Senin, 22 September 2025.

Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut menyambut baik langkah proaktif dan koordinasi yang sudah dilakukan oleh berbagai lembaga, namun menekankan bahwa hal tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan aksi yang lebih konkret.

“Namun, koordinasi harus berujung pada tindakan nyata di lapangan. Perlu audit dan pengawasan segera terhadap seluruh rantai pasok program MBG, tidak hanya pada makanan, tetapi juga pada kemasan dan peralatan,” sambung Sandi, seperti dilansir dari antaranews.com.

Menurut Sandi Fitrian Noor, temuan food tray yang mengandung lemak babi ini merupakan sebuah "alarm". Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah meminta penghentian penggunaan food tray tersebut setelah BPJPH menemukan kandungan non-halal saat berkunjung ke pabrik pembuat di China.

Sandi Fitrian Noor menyarankan agar pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPJPH, segera menarik food tray yang terindikasi non-halal dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua vendor. Selain itu, BGN sebagai penanggung jawab program MBG didorong untuk melakukan sosialisasi masif tentang pentingnya jaminan produk halal.

Sandi Fitrian Noor berharap momentum ini dapat menjadi titik balik untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia, yang dimulai dari program-program pemerintah sendiri, agar tidak ada lagi keraguan di tengah masyarakat.