Israel Kena Sanksi Microsoft! Layanan Cloud & AI Resmi Diputus

Doha, VIVA Banyuwangi –Microsoft menghentikan sebagian layanan AI dan cloud. Pemberhentian ini dilakukan untuk memberi sanksi pada Kementerian Pertahanan Israel.

Investigasi internasional mengungkap dugaan penyalahgunaan teknologi untuk memata-matai jutaan warga Palestina.

Keputusan ini diumumkan Presiden Microsoft, Brad Smith, yang menegaskan layanan Azure dan AI tertentu dinonaktifkan karena melanggar syarat penggunaan perusahaan.

Langkah ini diambil setelah investigasi gabungan The Guardian (Inggris) bersama media Israel +972 Magazine dan Local Call.

Investigasi ini mengungkapkan bahwa militer Israel menggunakan platform Azure sejak 2022 untuk menyimpan dan menganalisis jutaan panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Teknologi tersebut dimanfaatkan Unit 8200, unit siber elit Israel, untuk operasi penyadapan dan penargetan serangan. Microsoft telah memberi tahu Kementerian Pertahanan Israel mengenai penghentian sejumlah langganan, termasuk penyimpanan cloud dan layanan AI tertentu.

“Kami memastikan layanan kami tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil,” tegas Smith seperti yang dilansir Al Jazeera. Jumat, 26 September 2025.

Sebelumnya, Microsoft membantah tuduhan keterlibatan langsung, meski perusahaan menghadapi gelombang protes internal. Sejumlah karyawan dipecat atau mengundurkan diri karena menolak kerja sama perusahaan dengan militer Israel.

Pada Agustus lalu, empat karyawan bahkan diberhentikan usai mengkritik hubungan perusahaan dengan Israel. Kendati begitu, analis menilai dampak langkah ini masih terbatas.

Hossam Nasr, mantan karyawan Microsoft yang juga aktivis No Azure for Apartheid, menyebut perusahaan hanya menonaktifkan sebagian kecil layanan untuk satu unit militer Israel, sementara kontrak utama tetap berjalan.

Israel sendiri telah lama dikenal mengembangkan sistem pengawasan digital, seperti Red Wolf dan Blue Wolf. Sistem ini menggunakan teknologi pengenalan wajah dan basis data untuk memantau warga Palestina di Hebron dan Yerusalem Timur.

Amnesty International menyebut sistem ini sebagai bagian dari “apartheid digital” yang mengekang kebebasan warga Palestina.