Mendagri Minta Pemda Jadi Garda Terdepan Tangani Insiden Program MBG
- www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus berada di garis terdepan dalam menangani insiden yang terjadi pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Tito, Pemda memiliki fasilitas dan sistem yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga bisa merespons lebih cepat jika ada kasus darurat.
“Kalau ada insiden, yang pertama pasti Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem darurat. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta. Jumat, 26 September 2025.
Tito meminta Pemda untuk memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah masing-masing. Hal ini penting agar mitigasi risiko bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ia menekankan bahwa penanganan krisis MBG tidak boleh menunggu arahan pusat, melainkan harus segera dilakukan di level lokal.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah taktis sekaligus solusi di tengah kebingungan publik menghadapi sejumlah kasus keracunan dalam program MBG di beberapa daerah.
Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menilai arahan Mendagri merupakan penegasan penting agar Pemda tidak bersikap pasif, dan justru harus segera sigap dan proaktif.
Ia menyatakan perlunya desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah dengan memberikan otoritas langsung pada Pemda untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah.
Menurutnya, model desentralisasi kewenangan seperti ini bisa meniru pola saat penanganan pandemi COVID-19, ketika Pemda diberi ruang luas untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, hingga Satgas lokal. Hasilnya, respons lebih cepat, kontekstual, dan sesuai kondisi daerah.
Ricky juga menjelaskan, mekanisme co-governance dapat menjadi solusi terbaik. Dalam skema ini, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap memegang kendali standar nasional, mulai dari menu hingga kandungan gizi, sedangkan eksekusi lapangan dilakukan Pemda.
“BGN tetap pegang standar nasional, tapi eksekusi lapangan dilakukan Pemda. Co-governance seperti ini lebih efektif, karena masalah gizi dan kesehatan publik tidak bisa hanya dikendalikan dari pusat,” ujar Ricky Ekaputra Foeh, sebagaimana dilansir dari antaranews.com.
