Tawuran Pelajar Sering Terjadi, Begini Respon Anies Baswedan

Bacapres Anies Baswedan saat diskusi bersama pemuda Jember
Sumber :
  • Sugianto /VIVA Banyuwangi

Jember, VIVA Banyuwangi - Tawuran pelajar di Indonesia masih sering terjadi, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan memberikan respon.

img_title World Kids x Pets Carnival JFC di Jember, Tumbuhkan Kreativitas Anak dan Cinta Hewan

Pernyataan Anies Baswedan dilontarkan, ketika mendapat pertanyaan oleh pelajar saat diskusi bersama pemuda Jember, di sebuah cafe di Jalan Semeru, Kecamatan Sumbersari, Sabtu malam 28 Oktober 2023.

"Tawuran diluar kampus itu banyak sering terjadi. Negara sering menempatkan ini ekstrim, dianggap sebagai peristiwa kriminal, sehingga di proses melalui penegakan hukum," katanya.

img_title Hilirisasi Jagung Diperkuat, Pemkab Jember Gandeng UKRI dan Kementerian

Rata-rata, menurut Anies, penyelesaian pertama dilakukan melalui hukum dan secara kekeluargaan, dengan syarat tidak akan mengulanginya.

"Konflik yang terjadi di anak-anak muda, itu adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dengan pendekatan ilmu sosiologi juga," jelasnya.

img_title Gedung Baru Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Banyuwangi Siap Satukan Seluruh Siswa

Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya tawuran atau kekerasan di sekolah maupun kampus, Anies menegaskan, perlunya ada komite pencegahan kekerasan di kampus maupun sekolah-sekolah. Dimana untuk saat ini tidak ada tim pencegahan kekerasan.

"Padahal, di Peraturan Mendikbud Nomor 83 Tahun 2015 mengharuskan semua sekolah, punya komite pencegahan kekerasan," tegasnya.

Disamping itu, setiap sekolah maupun kampus harus dipasang banner besar, nomor telepon komite bila terjadi kekerasan.

"Jadi tugas komite mencegah kekerasan. Yang namanya bulying dan nama lain itu, ada gejala awalnya," papar Anies.

Jadi, kata Anies, bila ini terus dibiarkan maka akan terus muncul dan akan menjadi peristiwa. Jadi harus dicari terlebih dahulu gejalanya, karena gejala itu tidak terdeteksi.

Sehingga, sekolah dan kampus bila ada komite pencegahan, nama orangnya akan diketahui dan mereka akan membuat mitigasi bila ada kekerasan.

"Jadi SOP dan panduan itu ada. Jadi itu yang saya maksud, negara harus hadir," pungkasnya.