Dikenakan Pajak 5% : Nelayan Nekat Jual Kapal Untuk Usaha di Daratan

"Saya bersama dengan teman - teman disini selalu ingin menjadi rakyat yang patuh kepada Pemerintah dengan semua aturan dan kebijakan, bahkan kita juga selalu taat sebagai warga negara Indonesia yang baik salah satunya dengan mengikuti segala aturan pemerintah terkait dengan administrasi dokumen Perizinan persyaratan untuk menangkap ikan di laut," bebernya. 

H. Kasim menyebut bahwa dirinya keberatan dengan kebijakan yang menurut para nelayan Muncar hingga mengalami kesulitan, sehingga merasa terbebani hingga akhirnya harus terjerat dengan aturan yang membingungkan hingga berefek kepada prekonomian masyarakat khususnya nelayan.

"Saya bersama dengan keluarga berencana untuk menjual perahu yang saya miliki, meskipun berat harus mengorbankan karyawan (ABK) Berhenti bekerja. Karena saya sudah tidak tau lagi harus bagaimana lagi menghadapi kondisi seperti ini," terangnya.

Terpaksa tidak lagi bekerja menangkap ikan, perahu akan di jual untuk mendapatkan modal usaha di daratan. Karena sudah tidak ada opsi lain demi mencukupi kebutuhan keluarga di Rumah. 

"Di musim susahnya mendapatkan ikan di laut, saya terpaksa berniat untuk menjual semua perahu saya punya mas. Karena di tengah semua serba naik modal dan akomodasi untuk melaut tidak sebanding dengan apa yang tak dapat, meskipun berat tapi hanya ini yang saya bisa perbuat," tutup H. Kasim.

Jika tetap tidak ada perubahan dari aturan yang di buat pemerintah tersebut, dengan berat hati dan segala pertimbangan situasi seperti ini H. Kasim sudah tidak mendapatkan solusi sehingga menjual perahu dan memberhentikan para ABK nya tidak lagi pergi melaut, apalagi dengan keterbatasan biaya akomodasi yang harus ia penuhi malah membuat dirinya merugi.