MCP KPK Kabupaten Bondowoso Turun, Ini Saran Supervisi Wilayah III KPK

Pemkab Bondowoso Zoom Meeting
Sumber :
  • Zainul Muhaimin/ VIVA Banyuwangi

Bondowoso, VIVA Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengikuti zoom meeting Forum Diskusi Publik bersama Kepala Daerah Wilayah III, Rabu 31 Januari 2024.

Barang Koruptor Dijual Murah! KPK Lelang Properti, Mobil, hingga Moge Harley dari Koruptor

Dalam zoom meeting tersebut, Monitoring Center of Pervention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kabupaten Bondowoso tahun 2023, turun dari 94 ke 87 Point.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK, Bachtiar Ujang Purnama menjelaskan, MCP KPK Kabupaten Bondowoso turun hingga mencapai 7 poin.

Viral! Seorang ASN Pasuruan Keracunan Air Aki di Tempat Kerja

Untuk itu, Ujang Purnama mengimbau kepada Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk mengevaluasi indikator penurunan MCP KPK.

"Silahkan dievaluasi bagian yang mana yang menjadi indikator penurunan MCP KPK," kata Bachtiar Ujang Purnama melalui zoom meeting.

ASN Terlilit Utang Pinjol Nekat Rampok Kantor KPRI, Aniaya Dua Staf Wanita!

Bachtiar Ujang Purnama menambahkan, MCP KPK Kabupaten merupakan salah satu indikator peningkatan serta sebagai wujud Implementasi tentang hasil Kinerja.

“Selain itu, MCP merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Kabupaten Anti Korupsi,” imbuh Bachtiar Ujang Purnama.

Bachtiar Ujang Purnama menyarankan Pemkab Bondowoso untuk belajar kepada Kabupaten Jember Provinsi Jatim yang dinilai MCPnya selalu naik.

"Silahkan Bondowoso berguru ke Kabupaten Jember ya, agar capaian MCP nya untuk selanjutnya naik," ujar Bachtiar Ujang Purnama.

Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto saat dikonfirmasi Banyuwangi.viva.co.id. mengatakan, pihak Kabupaten Bondowoso akan segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dibeberapa bagian yang menjadi indikator turunnya MCP KPK di Kabupaten Bondowoso.

"Salah satunya penataan management Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kapan hari carut marut," ucap Pj Bupati.

Untuk itu, Pj Bupati meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan konsolidasi bersama.

"Paling Krusial itu ada di management ASN dan beberapa management lain. Seperti masalah hibah, pendapatan daerah dan Barang Milik Daerah (BMD)," tandas Bambang.

Dengan pencapaian MCP KPK yang turun, Pj Bupati bersama seluruh OPD berencana akan memberikan komitmen agar capaian MCP KPK di tahun 2024 bisa naik.