Dana BLT Desa Plampangrejo 6 Bulan Tak Disalurkan, Bendahara Akui Desa Alami Defisit

Kantor Desa Plampangrejo
Sumber :
  • Roni Subhan/ VIVA Banyuwangi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi –Informasi tentang tidak tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, mengejutkan banyak pihak, termasuk pihak kecamatan dan Inspektorat. Fakta ini terungkap saat monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh pihak kecamatan pada 24 Februari 2025.

Cegah Gangguan Keamanan, Petugas Gabungan Kawal Malam Takbiran di Pasar Bajulmati

“Ketika monev, kami menemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran BLT, dan hasil temuan tersebut sudah kami laporkan ke Inspektorat,” ujar Kasi PMK Kecamatan Cluring, Arif.

Bendahara Desa Plampangrejo, Diky Febryanto, mengungkapkan bahwa BLT untuk tahun 2024 belum disalurkan selama enam bulan dengan total anggaran sebesar Rp63 juta untuk 35 penerima. Penyaluran BLT seharusnya dilakukan setiap tiga bulan sekali, namun dana tersebut tidak tersalurkan sesuai jadwal.

Warga Miskin di Plampangrejo Banyuwangi Meratap, BLT Enam Bulan Tak Kunjung Cair

Menurut Diky, sejak dirinya menjabat sebagai bendahara desa, kondisi keuangan desa sudah mengalami defisit akibat berbagai faktor, termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penerima Tanah Kas Desa (TKD), serta kegiatan non-anggaran. Bahkan, BLT yang seharusnya diberikan pada tahun 2023 ternyata digunakan untuk membayar BLT tahun sebelumnya.

“Setiap tahun, pembayaran BLT tahun berjalan justru digunakan untuk menutup BLT tahun sebelumnya. Ditambah lagi, desa juga menanggung hutang dari kepengurusan HIPPAM,” jelasnya.

Hujan Tak Halangi Warga Wongsorejo untuk Nyekar Jelang Lebaran

Diky mengakui bahwa defisit anggaran desa bukan hanya disebabkan oleh pembayaran BLT sebelumnya, tetapi juga akibat dana yang tersedot untuk TKD, PTSL, hutang HIPPAM, serta berbagai kegiatan non-APBDes.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada pembangunan jalan paving pada tahun 2023 yang bersumber dari SILPA sebesar Rp66 juta, namun anggaran tersebut sebenarnya sudah digunakan untuk menutupi defisit non-APBDes, termasuk membengkaknya biaya perayaan HUT RI yang menyerap Rp25 juta.

Halaman Selanjutnya
img_title