KPU Bondowoso Sebut Anggota PKD Alassumur, eks PPS PTDH Punya Kinerja Buruk

Bondowoso, Viva Banyuwangi –Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso, Jawa Timur (Jatim), Junaidi melalui surat dengan nomor 622/HM.03.2-SD/3511/4/2024, mengambil langkah tegas dengan memecat salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padasan, Kecamatan Pujer.

Keputusan tersebut diambil lantaran anggota PPS atas nama Muhammad Naufal Zafilul Khoir diduga melanggar kode etik.

"Dugaan pelanggaran pemilu berupa adanya intervensi terkait pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Padasan oleh salah satu Calon anggota DPRD dapil III, pada Ketua dan Anggota PPS Desa Padasan," ungkap Jun, Senin 10 Juni 2024.

Lebih lanjut, Jun menjelaskan, saat proses sidang kode etik oleh tim pemeriksa, seluruh pihak terkait dihadirkan. Baik dari PPS maupun PPK Pujer.

Junaidi juga membeberkan, saat proses persidangan muncul fakta bahwa, PPK Pujer mengungkapkan memang Muhammad Naufal Zafilul Khoir kinerjanya sangat buruk, yang dibuktikan dengan 2 kali mendapat surat peringatan.

"Selain terjerat persoalan dugaan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu 2024, Muhammad Naufal Zafilul Khoir memiliki catatan hitam. PPK Pujer menyebut kinerja Naufal buruk saat jadi anggota PPS Desa Padasan. Naufal terima SP 2 kali dari PPK Pujer," ujar Jun.



Surat PTDH M. Naufal

Photo :

• Istimewa/ Viva Banyuwangi

Anehnya, eks anggota PPS yang pernah diberhentikan oleh KPU tersebut lolos menjadi anggota Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Alassumur, Kecamatan Pujer.

Selain itu, Ketua Bawaslu Bondowoso, Nani Agustina malah mengaku tak mengetahui jika di Kecamatan Pujer terdapat PKD yang mempunyai pengalaman sebagai anggota PPS dan dipecat oleh KPU dengan dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik.

"Saya kok tidak dengar itu iya," kata Nani.

Bahkan, Nani mengaku tidak ada aturan atau catatan pernah mendapatkan sanksi kode etik untuk rekrutmen PKD. Selain itu, Ketua Bawaslu Bondowoso itu juga membolehkan jika PKD menjadi tim sukses.

"Yang tidak boleh itu menjadi anggota partai politik dalam struktural, itu yang tidak boleh, kalau timses gapapa," tutup Nani.