Pelantikan DPRD Banyuwangi Akan Diwarnai Demo Tolak Kotak Kosong Pilkada
- Istimewa/ VIVA Banyuwangi
Forum Penyelamat Demokrasi Banyuwangi (FPDB) mengumumkan rencana untuk menggelar aksi unjuk rasa pada hari pelantikan.
Aksi ini bertujuan menolak potensi monopoli politik yang dapat terjadi dalam Pilkada Banyuwangi 2024. FPDB menyoroti langkah Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang diduga telah berhasil memperoleh dukungan dari lima partai politik besar, yaitu Nasdem, Golkar, Gerindra, PPP, dan Demokrat, untuk pencalonannya dalam Pilkada mendatang.
Dukungan Politik Sangat Besar
"Kami secara tegas menolak segala bentuk monopoli politik yang akhirnya akan menyebabkan munculnya kotak kosong dalam Pilkada Banyuwangi 2024," jelas Direktur FPDB, Mohammad Amrullah dalam sebuah pernyataan pada Senin, 19 Agustus 2024.
Menurut Amrullah, Bupati Ipuk dikabarkan telah memperoleh dukungan lebih dari 20 persen atau lebih dari 10 kursi DPRD.
"Ini berarti, calon petahana telah mendapatkan lebih dari 50 persen dukungan parpol, yaitu 30 kursi dari total 50 kursi DPRD," ungkap Amrullah.
Situasi ini menyisakan dua partai besar lainnya, yaitu PDIP dan PKB, yang belum memberikan rekomendasi.
