Selesaikan Kasus agraria di Banyuwangi, KSP Turun Gunung

Kepala Deputi Kantor Staf Presiden (KSP) turun Gunung
Sumber :
  • Moh. Hasbi

BanyuwangiKantor Staf Presiden (KSP) soroti dugaan aktivitas pungli pada Program Reforma Agraria di beberapa Desa di Banyuwangi. Kabar dugaan pungli tersebut terkait dengan dalam pelepasan kawasan hutan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

5 Negara yang Menyelamatkan Bumi: Penghasil Oksigen Terbesar!

Kedatangan tim Agenda KSP Mendengar merupakan tugas oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk berkunjung ke beberapa wilayah kota/Kabupaten di Jawa Timur salah satunya termasuk Banyuwangi.

Salah satu informasi adanya dugaan pungli tersebut, salah satu warga masyarakat Desa Bumiharjo, kecamatan Glenmore, mengaku telah dipungut biaya Rp750 per meter. Bahkan Program ini pencetusnya langsung Presiden Republik Indonesia.

Mengulas 3 Hutan Angker di Jawa

Secara jelas sejak dilakukannya Program pelaksanaan Program ini masyarakat tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. 

Secara tegas Kasus yang mencoreng niatan baik program pemerintah ini terkuak saat Kepala Deputi II KSP Abetnego Panca Putra Tarigan, melakukan kunjungan verifikasi lapangan Reforma Agraria di Desa Margomulyo, Kecamatan Glenmore, Selasa (06/06/2023).

Program Makanan Sehat Gratis Pengaruhi Penjualan Kantin Sekolah di Jember

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas terbitnya surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Nomor Sk.485/ Menlhk/ Setjen/Pla.2/5/2023, tertanggal 19 Mei 2023, tentang pelepasan kawasan hutan seluas 696,80 hektar di Banyuwangi.

Selanjutnya, Tim KSP menggelar kegiatan pertemuan mengundang hadirkan 24 Kepala Desa sekaligus Camat di Ballroom Hotel Santika Banyuwangi, Rabu (07/06/2023) pagi tadi.

"24 Kades dan camat di Banyuwangi kita undang, bertujuan langsung kroscek informasi yang beredar pelepasan kawasan hutan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),"kata Abetnego Kepala Deputi II.

Abetnego Panca Putra dikenal sebagai direktur eksekutif nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengatakan kedatangan ke Banyuwangi dalam rangka percepatan konflik sengketa lahan .

"Memang ada agenda pilot project, beberapa titik konflik sengketa lahan di tengah masyarakat tak kunjung diselesaikan. Salah satunya lahan negara diswakelolakan oleh perusahan," ucap nya.