Korea Utara Bungkam: Media Pemerintah Tidak Menanggapi Darurat Militer yang Diumumkan Yoon Suk Yeol

Korea, VIVA Banyuwangi –Media pemerintah Korea Utara tetap bungkam mengenai keadaan darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Selasa malam.

Dalam pidatonya, Yoon menuduh pihak oposisi terlibat dalam kegiatan "anti-negara" yang melumpuhkan pemerintah dan menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi Republik Korea dari ancaman.

Namun, hanya beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara untuk menolak dekrit darurat militer, yang kemudian dicabut oleh Yoon.

Hingga pagi hari Kamis, tidak ada laporan dari media resmi Korea Utara, termasuk Rodong Sinmun dan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), mengenai situasi darurat militer di Korea Selatan.

Rodong Sinmun bahkan tidak melaporkan tentang demonstrasi antipemerintah yang terjadi di Korea Selatan, meskipun surat kabar tersebut sebelumnya rutin memberitakan isu-isu serupa.

Para ahli berpendapat bahwa Korea Utara mungkin sedang menunggu untuk memanfaatkan kekacauan ini sebagai alat propaganda untuk meningkatkan permusuhan rakyatnya terhadap Korea Selatan.

Dalam sejarahnya, media pemerintah Korea Utara biasanya cepat merespons peristiwa politik penting di selatan, seperti pemakzulan presiden sebelumnya.

Halaman Selanjutnya

Kementerian Unifikasi Seoul mencatat bahwa Korea Utara tidak selalu merespons dengan sensitif terhadap situasi politik serius di Korea Selatan dan mungkin menyadari bahwa campur tangan dalam urusan internal selatan tidak realistis.