Tanyakan Kelanjutan Penanganan Kasus Korupsi Mamin, ATR Surati Kejari Banyuwangi

Banyuwangi,VIVA Banyuwangi - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Aliansi Timur Raya (ATR) Banyuwangi bakal datangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Jawa Timur. Rencananya mereka datang sesuai dengan surat pemberitahuan yang sudah dilayangkan ke kantor kejaksaan. 

Melihat dari isi surat pemberitahuan yang dibuat ATR, kedatangan ATR ke kantor Kejari Banyuwangi untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus oknum Pejabat pemerintahan yang tersandung kasus dugaan tindak pidana Korupsi. 

Meskipun penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi terhadap NH pada 28 Oktober 2022, NH sempat masih aktif menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPBanyuwangi.

"Seperti hilang tertelan Bumi, hingga kini kabar kasus oknum pejabat yang diduga korupsi dan merugikan negara tidak ada pihak yang memberikan kabar perkembangan proses kasusu NH ini," kata Ketua ATR Syahril Abd R.A kepada awak media di Mabes ATR, Senin 02 Oktober 2023.

Inilah alasan Ketua ATR bersama dengan anggota untuk meminta audiensi kepada Kajari Banyuwangi Rabu 04 Oktober 2023. 

"Ada apa dibalik semua ini, sepertinya ada sesuatu sehingga kasus NH redup tidak ada informasi lanjutan dari pihak terkait," sambung Syahril.

Melihat, saat penetapan tersangka di beberapa pemberitaan di media,Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menyampaikan statemennya terkait NH. Saat ditanya awak media karena saat itu NH masih aktif menjabat Kepala BKPP Kab. Banyuwangi.

Sebelumnya Kamis 10 November 2022, Mujiono mengatakan "Belum, karena saya melihat kalaupun tsk (tersangka) statusnya. Tapi kami ingin mendapatkan infromasi yang jelas dari BKN supaya kami tidak salah melangkah,".

Mujiono juga menyampaikan secara lantang, bahwa dirinya sedang melakukan komunikasi kepada pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Syahril menduga kasus ini sengaja ditutupi, sehingga tidak ada kabar lanjutan.

"Meskipun, sudah banyak para pejabat pemerintah faham hukum, dan menuntut rakyatnya taat hukum, tapi kemungkinan tidak untuk NH," beber Syahril.

 

“Sebenarnya, ada apa di tubuh jajaran pemerintahan di Bumi Blambangan ini?”

 

"Semoga dalam audiensi kita mendapatkan kejelasan dan sudah sampai mana proses penanganan kasus dugaan korupsi mamin di BKPP Kab. Banyuwangi,"pungkas Syahril.