Rekrutmen KPPS Diintervensi Caleg Golkar, Pemuda Padasan Lapor ke Bawaslu Bondowoso

Bondowoso, VIVA Banyuwagi – Pemuda Padasan akhirnya melaporkan secara resmi Panitia Pemungutan Suara (PPS) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bondowoso terkait pembentukan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilu 2024 yang diduga diintervensi Calon Legislatif (Caleg) Golkar, Aric Wibowo, Senin 15 Januari 2024.

Koordinator Lapangan (Korlap) pelapor, Imam Mahfud mengatakan, laporan tersebut didasarkan atas adanya dugaan intervensi Caleg Golkar dan ketidaknetralan PPS Desa Padasan, Kecamatan Pujer tentang pembentukan calon anggota KPPS.

“Kami sebagai pendaftar merasa dirugikan dan dicurangi  karena proses rekrutmen atau pembentukan calon anggota KPPS Desa Padasan yang diloloskan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 sampai 5 itu adalah nama orang-orang titipan Aric Wibowo Caleg DPRD Partai Golkar Dapil III. Hal itu sesuai bukti percakapan chat whatsapp antara Aric Wibowo salah seorang Caleg dengan Mochammad Rizqi Sunggara, Ketua PPS Desa Padasan,” ungkap Mahfud pada Banyuwangi.viva.co.id.

Mahfud menambahkan, awalnya pemuda Desa Padasan percaya bahwa proses pembentukan anggota KPPS Desa Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso akan berjalan secara profesional, netral, jujur dan bebas dari intervensi manapun.

“Namun kenyataanya setelah terbongkar chat whatsapp tersebut ternyata tidak profesional, tidak netral, tidak jujur dan adil (Jurdil), karena terdapat indikasi intervensi dari Caleg Partai Golkar,” imbuh Mahfud.

Disamping itu, adanya dugaan campur tangan dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pujer, Khotimatun Nikah, yang diduga mempunyai peran mengamankan nama-nama calon anggota KPPS Desa Padasan membuat Mahfud dan pemuda Desa Padasan lainnya semakin kecewa.

“Dugaan itu mencuat dari bukti chat whatsapp antara Caleg dan Ketua PPS. Setelah kami telusuri ternyata Khotimatun Nikah diduga masih merupakan saudara kandung oknum Caleg Partai Golkar tersebut,” jelas Mahfud.

Halaman Selanjutnya

Atas adanya dugaan tersebut, Mahfud meminta kepada Bawaslu Bondowoso untuk melakukan evaluasi, bahkan merombak total terhadap produk hasil pembentukan calon anggota KPPS di Desa Padasan yang dinilai sudah cacat prosedur, cacat hukum dan tidak profesional.