Wartawan Banyuwangi jadi Garda Pencegahan Radikalisme dan Terorisme
- Fitri Anggiawati/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Wartawan Banyuwangi diharapkan menjadi garda pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme lewat workshop yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Pers.
Dalam workshop yang mengusung tema “Peran Pers dalam Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme untuk Mewujudkan Indonesia Harmoni”, 3 narasumber dihadirkan.
Di antaranya adalah Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT Kolonel Setyo Pranowo, Mantan Ketua Dewan Pers Periode 2016 hingga 2019 Yosep Adi Prasetyo dan tenaga Ahli Dewan Pers Hendraya.
Para narasumber memberikan materi kepada sejumlah wartawan dari media cetak dan elektronik di Banyuwangi untuk ikut berperan dalam menangkal dan mencegah pemahaman radikalisme dan terorisme.
"Pemahaman radikalisme dan terorisme ini tentunya sangat pentinf untuk rekan-rekan media dikarenakan tidak menutup kemungkinan teroris memanfaatkan laporan yang dibuat oleh wartawan," ujar Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu.
Yaitu ketika pers menyebarkan aksi terorisme yang sama saja dengan menyebarkan teror teroris, menimbulkan ketakutan dan keresahan bagi masyarakat yang memang menjadi tujuan para teroris.
"Maka dari itu, pentingnya workshop tersebut tentunya untuk menyamakan presepsi terhadap mendukung kemajuan Indonesia Harmoni," tutur Ninik.
Sementara itu, Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT Kolonel Setyo Pranowo menyebut peranan pers sangat penting dalam penanggulangan paham radikal agar dapat memberikan informasi dan keselamatan masyarakat.
"Secara keseluruhan Indonesia dalam peringkat 31, turun dari tahun sebelumnya. Di mana sebelumnya masuk dalam peringkat 34 sebaran terorisme dan radikalisme," paparnya.
Lanjutnya, masalah terorisme bukan hanya masalah yang harus dihadapi BNPT melainkan semua masyarakat karena mengancam masyarakat luas.
“Pers juga berperan dalam membantu memberantas teroris. Jika memang ada informasi diharapkan jangan langsung dipublikasi dengan alasan eksklusif, tetapi harus mengutakan kepentingan masyarakat luas,” tutur Setyo.
Sehingga kemudian pers yang mendapatkan informasi soal indikasi radikalisme dan terorisme diharapkan dapat segera melapor ke kepolisian dan mengabaikan eksklusifitas demi keselamatan masyarakat.