Soal Honorer, Bacabup Lumajang Saling Kritik

Beberapa Bacabup Lumajang yang mengkritisi honorer
Sumber :
  • Fuad/Banyuwangi.viva.co.id

Lumajang, VIVA Banyuwangi – Dalam setiap orasi, pada kegiatan yang dilakukannya, Bakal Calon Bupati (Bacabup) Lumajang saling singgung soal honor pegawai Non NIP, yang saat ini masih dibawah ambang kewajaran.

Lumajang, Pesona Gunung Semeru: Rekomendasi Tempat Menginap Terbaik

Bacabup Lumajang, Indah Amperawati atau sering dipanggil Bunda Indah, memberikan janji kepada tenaga honorer atau pegawai Non NIP dengan honor sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu setiap bulannya.

"Kan saat ini gaji tenaga honorer hanya Rp 250 ribu, maka jika saya terpilih nantinya, gajinya akan kami naikan menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 600 ribu," katanya pada Banyuwangi.viva.co.id, Minggu 2 Juni 2024, melalui voice WhatsApp.

Tradisi Ojong: Warisan Leluhur di Lumajang, Pemersatu Budaya dan Ajang Uji Ketangguhan

Bunda Indah berharap kepada para guru TK, termasuk guru Non NIP yang ada di TK, untuk tetap semangat terus berjuang.

"Saya berbangga kepada guru Non NIP, yang telah mendedikasikan sebagian besar waktunya hilang, hanya untuk membentuk karakter anak didiknya," ungkap Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lumajang ini.

Gerakan Belanja Sayuran Langsung ke Petani: Kolaborasi Pertanian dan Wisata yang Mempesona

Janji Bunda Indah, untuk tingkatkan kesejahteraan guru khususnya Non NIP, yang minimal Rp 600 ribu, dan itu nantinya berjenjang sesuai dengan masa jabatan.

"Saya pesan kepada Guru Non NIP untuk tetap aemangat dan terus berjuang, dalam mencetak anak-anak bangsa yang tangguh hebat dan unggul," ujar mantan Wakil Bupati (Wabup) Lumajang periode 2018-2023.

Menurutnya, perjuangan masih lama, mari terus berjuang bersama, salam sehat salam semangat buat guru TK dan tenaga honorer Non NIP.

Selain Bunda Indah, Bacabup Lumajang lainnya, Agus Setiawan, juga ikut menyampaikan kritik usulan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga Non NIP.

Kata Agus Setiawan, honorer dan tenaga kontrak dari dulu selalu jadi obyek politisasi.

Sudah saatnya dibuat landasan hukum yang permanen supaya tidak spot jantung tiap mau ganti Bupati.

"Sesuai yang pernah saya sampaikan ke media, honor guru Non NIP sangat layak diberikan sebesar Rp 1 juta," jawabnya tegas.

Dengan anggaran yang kecil, dimiliki Kabupaten Lumajang dalam pananganan tenaga Non NIP ini, salah satu ASN asli Kota Lumajang, Indra Brahmana, memberikan solusinya.

"Kurangi honorer yang kategori rea reo, kurangi obral hibah yang tidak berfaedah. Dan ini pesan saya sebagai orang asli Lumajang yang benar-benar punya pengalaman di birokrasi puluhan tahun," paparnya.

Yang saat ini dibutuhkan, menurut Kepala BNN Kabupaten Lumajang ini, adalah pegawai dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

"Mari dukung tenaga kerja untuk bidang pendidikan dan kesehatan, serta dengan kurangi biaya perjalanan dinas kategori hura hura," pungkasnya.

Dalam percaturan politik di Kabupaten Lumajang, nama Indra Brahmana juga muncul disebut sebut sebagai Bacabup Lumajang.

Selain itu ada Nur Wakhid yang saat ini masih berkegiatan di Kapusdatin KPU RI, dan sejumlah nama lainnya seperti Gus Hasan, dan tokoh lainnya.