Kasus Korupsi PT Bogem Belum Selesai, Ini Tindakan Komisi II DPRD Bondowoso

Pihaknya pula mempertanyakan progres penanganan kasus Bogem jilid I. Sebab, kasus Bogem jilid II merupakan rentetan dari kasus yang pertama.

Andi menegaskan, Komisi II akan terus menyoroti perkembangan kasus korupsi BUMD yang bergerak di bidang perkopian tersebut.

"Dari awal terbongkarnya kasus itu sejak komisi II melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT Bogem pad 2020. Kami menemukan kejanggalan belanja kopi sebanyak 18 ton," ujar Andi.

Saat itu, dalam Sidak tersebut Komisi II menemukan adanya harga pembelian barang yang dilakukan oleh para direksi PT. Bogem dinilai terlalu mahal dari harga pasaran.

"PT. Bogem membeli barang sekitar Rp.75 ribu. Padahal, harga di pasar itu lebih rendah," kata Andi.

Legislator PDIP itu menyampaikan, DPRD juga memiliki tugas melakukan pengawasan, sama dengan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi tupoksi legislatif.

Pengawasan itu dilakukan karena PT Bogem menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBD. 

Halaman Selanjutnya

"Kalau tidak ada anggaran pemerintah kita tidak cawe cawe mengawasi PT Bogem, yang tidak punya hak DPRD itu mengadili," pungkas Andi.