1 Kasus PMI Banyuwangi Dianiaya Majikan di Malaysia akan Diangkat ke Pansus DPRD
Banyuwangi – Dalam dua hari terkahir, 1 kasus Pekerja Migran Indonesia atau PMI Banyuwangi dianiaya majikan di Malaysia menyita perhatian publik. Oleh karena itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi akan mengangkat peristiwa ini ke tingkat Pansus DPRD atau panitia khusus.
Ketua Bapemperda, Sofiandi Susiadi mengatakan, sebelum kejadian penganiayaan PMI di Malaysia, regulasi tentang perlindungan terhadap pahlawan devisa asal Banyuwangi telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023, yakni Perda Nomor 15 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Nomenklaturnya yang dipakai saat ini sesuai UU 18/2017 yang merupakan pembaruan dari UU 39 tahun 2004, tidak lagi menyebut TKI atau buruh, melainkan Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Karena kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.
Dalam Propemperda tahun 2023 memang telah ada tata urutan perda yang akan dibahas. Namun, dari peristiwa yang menimpa salah satu warga Desa Sraten, Kecamatan Cluring yang menjadi korban penganiayaan majikannya di Malaysia akan dikoordinasikan untuk dilakukan pembahasan ke tingkat Pansus DPRD.
“Kita akan berkoordinasi dengan teman-teman Bapemperda dan Pimpinan DPRD untuk ditingkatan ke Pansus. Karena ini urgen dan sangat relefan untuk kondisi kekinian sebagai bentuk perlindungan PMI ini,” paparnya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan 5 Banyuwangi itu menambahkan, terkait kasus ini juga telah mendapat petunjuk dari Kanwil Kemenkum HAM Jatim dan Gubernur Jatim hingga Kementerian Dalam Negeri.
Atas kejadian tersebut, Bapemperda DPRD Banyuwangi juga telah menginventarisasi semua persoalan terkait dengan PMI, termasuk minimnya sosialisasi dari pemerintah.
