Rekomendasi KASN ke Pemkab Bondowoso Jadi Sorotan Akademisi Hukum, Hangga Komisi I Ancam Interpelasi

Bondowoso, VIVA Banyuwangi - Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tentang 220 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus dikembalikan ke posisi jabatan semula menjadi sorotan akademisi hukum.

Bahkan, salah satu anggota komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, mengancam akan melakukan hak interpelasi jika rekomendasi KASN tersebut tidak dilaksanakan.

Akademisi Hukum Universitas KH Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri, mengatakan, rekomendasi KASN itu bersifat mengikat dan perlu ditindaklanjuti oleh Pj Bupati Bondowoso.

"Rekomendasi KASN merupakan kesimpulan, pendapat, saran atau anjuran yang disusun berdasarkan hasil investigasi," kata Achmad Hasan Basri lewat keterangan tertulis chat whatsapp kepada Banyuwangi.viva.co.id, Selasa 12 Desember 2023.

Menurut Hasan, rekomendasi KASN tersebut perlu dipahami oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sebagai saran dan nasehat kepada penyelenggara negara agar tidak melakukan kembali pelanggaran atau maladministrasi.

Warga Jember itu menyarankan, seharusnya rekomendasi KASN itu ditindaklanjuti, karena sifatnya mengikat secara moral.

Hasan menegaskan, secara kontekstual, tercantum dalam Pasal 32 dan 33 UU 5/2014 ASN tentang kewenangan KASN. Kewenangan tersebut tetap berlaku berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Halaman Selanjutnya

"Rekomendasi KASN itu bersifat mengikat secara moral, agar tidak melakukan penyimpangan yang dilandasi dengan kesadaran diri sendiri. Rekomendasi KASN itu sudah bergerak menjadi legally binding, mengikat secara hukum. Mengikat dan memiliki daya paksa terhadap oknum yang melanggar," ucap dosen Hukum Tata Negara (HTN).