Sempat Dibekukan, Pertuni Banyuwangi Pilih Ketua Baru Lewat Muscab

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Persatuan tunanetra Indonesia (Pertuni) Banyuwangi menggelar musyawarah cabang (muscab) dengan mengusung tema Jenggirat Tangi Pertuni Banyuwangi Menuju Masyarakat yang Inklusi pada Minggu (16/07/2023) di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi. 

Untuk diketahui, muscab yang dihadiri ratusan anggota tersebut seharusnya digelar pada tahun 2020 berdasar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Jawa Timur Setiawan Gema Budi. 

Gema mengatakan, alasan penundaan adalah pada tahun 2020, pengurus lama Pertuni Banyuwangi meminta perpanjangan masa jabatan dengan alasan dana, yang kemudian mendapatkan persetujuan Pertuni Provinsi dengan perpanjangan 6 bulan. 

"Kemudian minta perpanjangan (jabatan lagi) dengan alasan anggota susah, oke kita perpanjang lagi 6 bulan kedua," katanya. 

Kemudian setelah masa toleransi kedua habis, Indonesia yang saat itu dilanda pandemi Covid-19 juga tak bisa mengadakan muscab, meskipun sebetulnya bisa jika dilakukan secara daring namun banyak ditolak karena merasa kurang mengena jika dibandingkan pertemuan langsung. 

"Kita tindak lanjuti, ternyata masih sulit. Sehingga dengan dasar komunikasi tadi, kita bekukan pada 2022 akhir, dan kita (Pertuni Jatim) ambil alih. Itu diperbolehkan sesuai AD/ART," ujarnya.

Pihaknya kemudian membentuk panitia untuk menggelar muscab ke-7 organisasi tersebut dalam waktu 3 bulan terakhir guna memilih ketua baru Pertuni Banyuwangi yang sebelumnya dijabat oleh Muda'in asal Kecamatan Cluring. 

Gema menyampaikan, dengan terpilihnya pemimpin baru yang akan menahkodai Pertuni Banyuwangi, ia berharap organisasi tersebut dapat melakukan koordinasi dan komunikasi ke berbagai pihak. 

"Karena Pertuni ini bukan ranahnya Dinsos sebetulnya, ranahnya ke Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) secara ormasnya. Hanya, person-nya saja yang kita dipersepsikan ke Dinsos," terang Gema. 

Mengenai peluang yang disediakan pemerintah untuk difabel, Gema mengatakan bahwa sudah cukup banyak yang tersedia termasuk di bidang pekerjaan atau pendidikan, hanya saja ia menggaris bawahi mengenai kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Hal tersebut karena selama ini banyak difabel yang disebutnya berada di zona nyaman, yaitu ketika mendapatkan pelatihan dan fasilitas, sudah terlanjur nyaman dan tidak berani untuk mengimplementasikan ke dunia luar. 

"Jadi bagaimana kita dapat bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan organisasi atau orang lain," tandasnya. 

Sementara itu, Kepala sub koordinator pemberdayaan sosial Dinsos PPKB Ifan Fanani mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memberi dukungan untuk difabel. 

Tak hanya melalui penyaluran bantuan, melainkan juga dengan memberikan kesempatan para difabel unjuk kemampuan, salah satunya melalui Festival Sepekan Taman Suruh mendatang yang akan diisi dengan pameran karya dan kreasi para difabel Banyuwangi.