Mengapa PBNU Tidak Meniru Demokrasi ala Partai Politik?
- Abdul Aziz
Ruang demokrasi yang memang dijamin oleh Peraturan Perkumpulan NU tersebut, tampaknya bukan hanya memberi ruang pihak internal untuk menjalankan pesta demokrasi pada ajang pemilihan Rais Syuriah maupun Ketua Tanfidziyah.
Kebesaran ormas islam berhaluan ahlussunnah waljamaah ini tentu juga menarik pihak-pihak di luar pengurus atau pemilik hak pilih untuk ikut masuk ‘bermain’ guna menjalankan misi terselubungnya.
Terutama sistem demokrasi di Indonesia yang membuat partai politik dan para pihak membutuhkan lumbung suara. Mulai pemilihan kepala desa, legislatif, DPD hingga Presiden. Semuanya butuh suara NU.
Banyaknya kepentingan baik di internal maupun eksternal pengurus, membuat momentum demokrasi di tubuh NU mulai tingkat ranting hingga PBNU seringkali menghangat bahkan memanas.
Sekali lagi, memanasnya situasi tersebut, memang ada ruang yang bisa dimasuki. Ruang tersebut terjadi saat proses pemilihan Rais Syuriah maupun Ketua Tanfidziyah. Misal dalam proses pemilihan rais syuriah di tingkat cabang, para musyawirin khususnya pemilik suara, yaitu Rais Syuriah dan Katib Syuriah di tingkat Ranting dan MWC, terlebih dahulu mengusulkan beberapa nama kiai (biasa disebuat Ahlul Hali Wal Aqdi /AHWA) yang nantinya diberi mandat untuk bermusyawarah dan memutuskan sosok Rais Syuriah yang akan dipilih dan disepakati.
Apakah ada ruang untuk para pihak masuk ke arah konflik kepentingan? Tentu sangat ada. Pada awal proses penentuan nama-nama calon AHWA saja para pihak sudah mulai tarik ulur kepentingan, mengenai figur nama yang akan diusung dan mewakili kepentingannya.
Biasanya, sebelum mengerucut menjadi lima orang, ada banyak nama yang muncul untuk diusulkan oleh MWC dan Ranting NU. Di sinilah celah ruang mulai ‘memanasnya’ proses demokrasi di NU. Lobi dan negosiasi, bahkan intrik-intrik politik dari dalam maupun luar mulai diluncurkan. Termasuk ‘cost’ politik para pihak berkepentingan.
