Mengapa PBNU Tidak Meniru Demokrasi ala Partai Politik?
- Abdul Aziz
Proses terpilihnya Ketua tanfidziyah PCNU tentu berbeda dengan Rais Syuriah. Jika Rais Syuriah dipilih dan disepakati melalui proses terpilihnya AHWA terlebih dahulu, maka figur Ketua Tanfidziyah NU yang lolos tahap pencalonan (suara terbanyak maupun sedikit), masih harus disetorkan namanya kepada Rais Syuriah terpilih.
Titik krusial kembali ada di sini. Jika sosok calon ketua tanfidziyah peraih suara terbanyak tersebut langsung disetujui oleh Rais Syuriah terpilih, maka secara otomatis dia menjadi ketua tanfidz definitif dan tidak rawan terjadi konflik.
Namun kemudian jika Rais Syuriah bersikap sebaliknya, yaitu menghendaki figur ketua tanfidziyah peraih suara sedikit dan itu sah secara hukum, maka dia juga akan menjadi ketua tanfidz terpilih. Namun pilihan kedua ini tentu sedikit banyak akan menimbulkan gejolak.
Begitulah sedikit gambaran betapa terbukanya proses demokrasi di NU. Bukan hanya pihak internal yang rawan terjadi konflik dan saling intrik, namun pihak luar pun sangat leluasa untuk masuk turut menentukan figur Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah.
Mahalnya cost politik yang harus dibayar karena penentuan figur Rais Syuriah dan Ketua tanfidziyah diberikan sepenuhnya kepada suara Ranting dan MWC NU tersebut, seringkali membuat mereka tidak segan untuk tidak patuh dan tidak sejalan terhadap struktur di atasnya.
Sebab mereka merasa PBNU tidak ikut andil bagian apapun pada proses terpilihnya mereka kecuali hanya menerbitkan SK kepengurusan. Tapi Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah yang terpilih lebih ditentukan oleh struktur di bawahnya, tentu dengan bantuan pihak-pihak berkepentingan untuk pengkondisian dukungan.
Terbukanya proses demokrasi yang ada di tubuh NU tersebut, bukan hanya membuat ruang ketidakpatuhan pada struktur di atasnya, namun seringkali melahirkan riak-riak politik yang tak kunjung usai. Meski pesta demokrasinya sudah usai.
