Mengapa PBNU Tidak Meniru Demokrasi ala Partai Politik?
- Abdul Aziz
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan oleh hampir semua partai politik. Meski dikenal sebagai pilar demokrasi terpenting negeri ini, semua partai politik justru tidak ada yang berani melemparkan sepenuhnya proses terpilihnya pucuk pimpinan mereka kepada tingkatan di bawahnya.
Hampir semua partai politik yang ada, hanya memberi ruang sekedarnya saja untuk ‘partisipasi’ menentukan siapa figur pimpinan mereka di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Misalnya saja, hanya diberi kewenangan menjaring nama-nama calon ketua dewan syuro dan ketua tanfidz, atau calon ketua dewan pembina dan ketua dewan harian.
Sehingga forum demokrasi di kabupaten maupun propinsi, fungsinya hanya memunculkan seorang atau lebih untuk diusulkan sebagai Calon Ketua DPC atau DPW kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Siapapun dan berapapun nama yang diusulkan oleh forum konfercab tingkat kabupaten atau konferwil di tingkat propinsi, ketua terpilih sepenuhnya menjadi hak prerogratif dari DPP partai.
Demokrasi ala partai politik ini ternyata justru meminimalisir konflik dan ketidakpatuhan struktur di bawah pada struktur di atasnya. Bahkan mereka yang merasa tidak cocok dengan keputusan pimpinan di pusat, jangankan menyampaikan di media mainstream atau medsos. Sekadar rasan-rasan di warung kopi saja takut. Benar-benar patuh pada pimpinan di atasnya.
Jika memang PBNU menghendaki kebijakannya, seiring dan dipatuhi oleh struktur sampai tingkat paling bawah, mengapa tidak meniru saja sistem demokrasi ala partai politik? Costnya lebih murah dan menutup pintu masuk pihak luar untuk ikut intervensi dan bermain di setiap ajang demokrasi di tubuh NU!
Penulis adalah Wakil Sekretaris PCNU Banyuwangi, Abdul Aziz, S.H.I.,M.H (2018-2023)
