15 Tambang Ilegal Ditutup, Timdu: Tidak Ada Itikad Baik

Akses jalan menuju lokasi pertambangan.
Sumber :
  • Dovalent/VIVA Banyuwangi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menanggapi ramainya isu tambang ilegal di Kecamatan Wongsorejo yang masih beroperasi meski tak memiliki izin. 

img_title DPR RI Dukung Penertiban Tambang Ilegal untuk Perkuat Kemandirian Ekonomi Indonesia

Menjawab hal tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Banyuwangi Dwi Yanto mengatakan, pada prinsipnya Tim Terpadu (Timdu) telah menutup 15 tambang tak berizin yang tidak ada niat atau itikad baik untuk mengurus perizinan. 

"Walaupun (sebelumnya) sudah difasilitasi (Pemkab Banyuwangi) dan diberikan waktu untuk mengurus selama 3 bulan, toleransi 1 bulan, total 4 bulan," katanya pada Sabtu, 15 Juli 2023.

img_title 7 Pekerja Terjebak Longsor di Tambang Freeport, Bahlil Lahadalia Ungkap Kendala Penyelamatan

Dwi menambahkan, kepada tambang lain yang masih mengurus perizinan, sesuai hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya, telah disepakati bahwa dalam waktu 2 bulan ke depan, masing-masing status perizinan harus sudah naik. 

Di antaranya, pengurusan dokumen Izin Usaha Produksi (IUP) habis masa berlaku menjadi terbit dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), atau dari awal pengurusan menjadi terbit dokumen WIUP. 

img_title Pencarian Korban Longsor Tambang Freeport Terus Berlanjut, Menteri Bahlil Lahadalia: Seluruh Tim Bekerja Penuh Waktu

Kemudian pengurusan WIUP menjadi terbit dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. 

"Dari pengurusan IUP Eksplorasi menjadi terbit IUP Usaha Produksi, final lalu menjadi legal," jelasnya. 

Dwi menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menggelar rapat untuk membahas mengenai perizinan tambang. 

Mengenai apakah akan diterbitkan surat perintah percepatan pengurusan untuk naik status pada masing-masing dokumen, serta ditutup tidaknya usaha jika tidak dapat memenuhi target naik status dalam 2 bulan, ia mengatakan masih menunggu hasil rapat yang akan datang. 

Dwi juga menjawab mengenai isu yang beredar bahwa tambang ilegal bertindak cukup berani dengan melakukan pengerusakan plang larangan beroperasi bahkan menggunting police line. 

"Itu sepenuhnya sudah masuk ranah hukum," jawabnya. 

Dirinya juga memastikan tidak ada perbedaan perlakuan yang didapat para perusahaan tambang.

Hal tersebut karena seluruh tahap yang dilalui, dari awal hingga tahap akhir, Pemkab Banyuwangi menetapkan pelaksanaan secara legal sesuai regulasi yang berlaku. 

"PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pertambangan galian C hanya berkisar 300 jutaan. Mengapa? Karena Pemkab hanya memungut pajak tambang yang legal. Dan oleh karena itu, Pemkab melalui Timdu berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur memfasilitasi percepatan pengurusan perizinan pertambangan agar bisa legal dan dapat meningkatkan PAD Pemkab Banyuwangi," urainya.