Anies dan Ganjar Beri Skor Jeblok Kementerian Pertahanan Indonesia

Ganjar dan Anies saat debat capres
Sumber :
  • Tangkapan layar/ VIVA Banyuwangi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sama-sama memberikan skor jeblok untuk kinerja Kementerian Pertahanan Indonesia.

Beri Efek Jera, KPU Banyuwangi "Parkirkan" PPK Pelanggar Kode Etik

Hal tersebut disampaikan keduanya dalam debat Capres yang digelar pada Minggu, 7 Januari 2024 dengan tema Pertahanan. 

“11 dari 100,” kata Anies mantab usai diminta Ganjar Pranowo memberikan angka secara detail. 

PKB Beri Rekom untuk Pilkada Banyuwangi, Gus Makki: Siap jadi Anak Baik

Ucapan Anies disambut senyum kecil Ganjar disertai kalimat bahwa kata-kata Anies mengajari untuk berani, namun tak dijelaskan lebih lanjut terkait berani dalam hal apa. 

Lontaran penilaian antara kedua capres bermula ketika Anies meminta Ganjar untuk memberi skor Pertahanan Indonesia, setelah Gubernur Jawa Tengah tersebut sebelumnya pernah memberikan skor 5 untuk keadilan hukum di Indonesia. 

Sugirah Siap Maju ke Pilkada Banyuwangi dengan Dukungan Petani

“5 juga,” kata Ganjar disambut tawa penonton. 

Ganjar mengatakan bahwa skor tersebut berdasarkan fakta dan data yang ia miliki. Ganjar juga menggarisbawahi bahwa harus ada konsistensi dalam perencanaan pembangunan sistem pertahanan. 

Selain itu, dalam perencanaan tersebut juga wajib menggunakan metode bottom-up yaitu pendekatan basis data yang dimulai dengan menyerap aspirasi dari segala lapisan. 

Ganjar bahkan terang-terangan mengaku telah bertemu dengan pejabat tinggi TNI yang mengatakan bahwa akan menyediakan museum apabila ketika Ganjar memimpin, justru ia membeli alutsista yang tak terlalu dibutuhkan. 

Sementara itu, Anies menyoroti berbagai kekurangan Kemenhan RI, mulai dari rendahnya kesejahteraan prajurit, hingga pembelian alutsista bekas. 

“Kita lihat alutsista bekas, itu resikonya keselamatan TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini tapi mereka tidak didukung dengan policy (kebijakan),” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.