LADK 4 Parpol Dikembalikan KPU Banyuwangi

Ilustrasi berkas laporan
Sumber :
  • iStock/ VIVA Banyuwangi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi mengembalikan berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) milik 4 partai politik (parpol). 

img_title DPC GMNI Banyuwangi: Alasan Pemkab Enggan Teken Surat Tak Masuk Akal dan Langgar Demokrasi!

4 parpol tersebut di antaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

“Beberapa karena kurang lengkap dari apa yang mereka laporkan,” kata Komisioner KPU Banyuwangi Ari Mustofa pada Banyuwangi.viva.co.id.

img_title DPC GMNI Banyuwangi Soroti Dugaan Jual Beli Titik Lokasi MBG, Desak Pemerintah Lakukan Investigasi Menyeluruh

Namun demikian, 4 parpol tersebut masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki LADK-nya dengan waktu perpanjangan pada 8-12 Januari 2024.

Untuk diketahui, LADK meliputi beberapa item yang berkaitan dengan rekening daya kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, hingga akun milik masing-masing calon legislatif (caleg). 

img_title Lewat Konfercab Persatuan, DPC GMNI Banyuwangi Akhiri Perpecahan Internal

Ari menambahkan bahwa proses pelaporan LADK adalah tahapan yang penting untuk dilakukan, karena akan ada sanksi yang menanti apabila parpol tak memberikan laporan hingga batas waktu yang ditentukan. 

“Kalau mereka tidak melakukan laporan awal dana kampanye, bisa dibatalkan keikutsertaannya dalam pemilu,” tegas Ari. 

Pembatalan tersebut berlaku untuk partai, sehingga kemudian caleg-caleg yang terdaftar pada partai tersebut juga akan terkena imbasnya. 

Usai LADK diselesaikan, masih ada beberapa tahap berikutnya yang harus dijalani, yaitu Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye (LPDSK) dan Laporan Penggunaan dan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK) yang merinci perputaran uang selama kampanye. 

“Setelah itu di akhir ada proses audit dana kampanye,” tandasnya.

Sementara itu, PDIP yang menjadi satu dari 4 partai yang dikembalikan LADK-nya mengaku mengalami kendala klasik untuk penyelesaian laporan tersebut yaitu caleg jarang memakai nota saat melakukan pembelanjaan. 

“Terkait bukti-bukti nota untuk pengeluaran dari masing-masing caleg,” kata liaison officer Ance Prasetyo. 

PDIP telah berkomunikasi dengan 50 calegnya bahwa akan menyelesaikan kekurangan yang ada pada LADK maksimal 1 hari sebelum batas akhir yaitu 11 Januari 2024.