Kementerian PPA RI monitoring Kinerja Bupati Banyuwangi, Terkait Kabupaten Layak Anak

Banyuwangi - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, mengadakan penilaian secara hybrid kabupaten layak anak (KLA) tahun 2023 untuk Kabupaten Banyuwangi di aula Rempeg Jogopati Sekretariat Kabupaten Banyuwangi, Selasa (23/5/2023).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dia memaparkan presentasi terkait dengan program pemerintah yakni Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Ipuk Menyampaikan, Bahwa ada 24 indikator yang dikelompokkan dalam lima klaster dalam penilaian KLA, yang sebelumnya semua data telah diinput oleh SKPD serta Instansi terkait.

“Mengingat peningkatan kemampuan anak akan membawa masa depan bangsa yang lebih baik, dan Banyuwangi sedang berproses menuju Kabupaten Layak Anak, namun tujuan kita bukan hanya mendapatkan sertifikat KLA, tetapi bagaimana pemerintah melindungi hak-hak anak,” Kata Ipuk dalam pemaparannya. 

Lanjut Ipuk, Kabupaten Banyuwangi mempunyai komitmen dalam pemenuhan hak anak dengan menerbitkan beberapa peraturan, yakni Perda no.17 Tahun 2018.

Maka dari itu, Terkait dengan SDM Aparatur Sipil Negara, Bupati Banyuwangi menyampaikan bahwa setiap Kepala OPD mempunyai kontrak kerja untuk melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan masalah-masalah keluarga, termasuk Diklat Konvensi Hak Anak yang sudah dilakukan.

"Beberapa inovasi yang sudah kami lakukan, yang mana dalam prosesnya seperti terbentuknya Duta Cegah Kawin Anak, serta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)," cetusnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut selain dihadiri jajaran instansi kepala dinas juga hadir beberapa stakeholder sebagai peserta dalam kegiatan seperti, komunitas dan stake holder.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Henik Setyorini menaruh harapan dengan kolaborasi semua pihak Kabupaten Banyuwangi tercinta naik kelas dari Madya menuju Nindya.

Sama halnya apa yang telah disampaikan Tim penilaian KLA, yang mana menginginkan  Banyuwangi dapat menjadi pusat belajar dari Kabupaten lain. 

"Kekuatan KLA ada pada keterlibatan semua unsur, baik dari pemerintah, lembaga organisasi masyarakat seperti NU, muhammadiyah, dan lainnya, begitu pula dengan peran media massa dan dunia usaha," ungkapnya.

Tidak hanya dari Dinsos saja namun dalam pelaksanaan program pemerintah ini tidak hanya melibatkan satu dinas saja namun beberapa dinas juga terlibat. Yang mana mereka juga dimintai jawaban oleh tim penilaian dalam capaian (KLA) selama ini.

Bupati Ipuk melanjutkan, untuk mencapai keberhasilan tentunya pemkab tidak sendiri. Artinya untuk merubah animo di masyarakat sadar perlu terobosan dan inovasi-inovasi kreatif.

"Maka dari itu seluruh kepala dinas yang terkait langsung kami berikan instruksi agar merangkul stakeholder terlebih ditingkat Desa, dibantu oleh Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimcam),"tegas Ipuk.

Ipuk menambahkan mulai dari tahun 2021 memunculkan beberapa kegiatan seperti program Bunga Desa atau Bupati Ngantor di Desa.

"Kami akan terus berupaya agar penanganannya kasus - kasus di masyarakat itu, kami tetap memakai memakai program berbasis pelayanan secara digital Smart Kampung, sementara itu beberapa kasus yang ditangani tidak hanya persoalan pelayanan administrasi,stunting saja. Namun KLA juga menangani kasus kriminal pelaku/korban yang dihadapkan proses hukum," pungkas Ipuk. 

Selain itu Bupati menambahkan beberapa faktor dan kajian termasuk pencegahan perkawinan anak di usia muda. 

Sehingga pemerintah daerah melalui SKPD salah satu tugasnya dengan memberikan sosialisasi melalui lembaga formal, baik Madrasah maupun Sekolah, juga melalui Majelis Taklim dan Rumah Ibadah.