Surat Pengajuan Lelang Tim 9 ke KHLK Diduga Unprosedural
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi,VIVA Banyuwangi – Carut marut permasalahan yang terjadi di areal perkebunan kapuk milik KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur tidak bisa dipisahkan dari adanya surat permohonan pengelolaan buah kapuk dari tim pengaman aset tanah KLHK atau dikenal dengan sebutan tim 9.
Berdasarkan dokumen yang diterima VIVA. Surat permohonan pengelola hasil panen buah kapuk dengan nomor I/VIII/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 tersebut dikirimkan pada KLHK mengatasnamakan tim pengamanan aset tanah KLHK.
Surat penunjukan langsung dari KLHK untuk Agus Hidayat
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Dalam surat yang diajukan Camat Wongsorejo, Ahmad Nuril Falah itu melampirkan nama calon, Agus Hidayat warga Desa Wongsorejo, Sunawi warga Desa Alasbuluh dan Rohatik warga Desa Bengkak agar ditunjuk KLHK sebagai pengelola serta pemetik buah kapuk.
Kemudian, surat permohonan dari Camat Wongsorejo tersebut mendapat balasan. Dalam surat balasan nomer S.966/ROUM/PLP/KAP.3/8/2023 tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Plt Kabiro Umum KLHK, Ir Samidi. M.Sc.
Surat penunjukan langsung dari KLHK untuk Agus Hidayat
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
KHLK secara resmi menunjuk Agus Hidayat sebagai pemetik buah kapuk di areal perkebunan kapuk seluas 305.9 hektar yang berada di Desa Bengkak dan Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur untuk musim panen 2023.
Berdasarkan hasil penelusuran Banyuwangi.viva.co.id. Pengiriman surat perihal laporan hasil penawaran dan usulan penetapan pembeli diduga tidak melalui prosedural yang semestinya.
Kades Bengkak, Mustain
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Bengkak, Mustain yang mengaku tidak tahu menahu terkait asal muasal atau dasar dari pengiriman surat tersebut ke KLHK.
"Tim tidak mengetahui dan tim meminta kepada Pak Camat untuk dikaji ulang," ujar Kades Bengkak pada Banyuwangi.viva.co.id.
Mustain menyatakan, dalam proses pengajuan surat tersebut. Mustain mengaku tidak pernah dilibatkan dan diajak untuk berkoordinasi.
"Saya pribadi gak paham. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu ya. Pak Camat selaku koordinator lapangan, sebagai ketua tim pengamanan aset. Biasanya ngundang temen-temen yang lain," kata Mustain.
Tapi pada tahun ini prosedur tersebut diduga tidak dilakukan hingga anggota tim yang lain tidak mengetahui perihal surat tersebut.
